Ucapan Politisi NasDem soal Anies Antitesis Jokowi: Paloh Marah Hingga Isu Reshuffle

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi dideklarasikan Partai NasDem sebagai calon presiden (Capres) 2024. Deklarasi tersebut pun langsung menuai polemik tak kala Politikus NasDem Zulfan Lindan mengeluarkan pernyataan bahwa Anies merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga cocok diusung sebagai capres.

Zulfan mengatakan, partainya sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum menetapkan Anies Baswedan sebagai capres. Yang mana, Anies dinilai sebagai antitesa dari Presiden Jokowi.

"Saya mau masuk alasan kenapa dipercepat (pengumuman Anies sebagai bakal capres), ini kan harus jelas dulu latar belakang. Jadi begini, ini sudah kita kaji dengan pendekatan filsafat dialektika, ini dengan pendekatan pendekatan filsafatnya Hegel," kata Zulfan, Selasa (11/10).

Orang lain juga bertanya?

"Pertama apa, Jokowi ini kita lihat sebagai tesa, tesis, berpikir dan kerja, tesisnya kan begitu Jokowi. Lalu kita mencari antitesa, antitesannya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu, Anies," sambungnya.

Zulfan Dinonaktifkan dari Partai NasDem

Namun, pernyataan Zulfan justru membuat Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan peringatan keras.

surya paloh dan zulfan lindan

Paloh menilai, jika pernyataan Zulfan sangat melenceng dari semangat jati diri NasDem yang mengedepankan politik gagasan dan juga memicu kemarahan dari PDIP. Sehingga, dia pun mengeluarkan peringatan keras berupa penonaktifan Lindan dari kepengurusan partai.

"DPP NasDem kemudian memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan berupa, pertama menonaktifkan dari kepengurusan DPP NasDem. Kedua melarang keras untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris NasDem," kata Surya Paloh dalam siaran persnya, Kamis (13/10).

Sementara itu, Zulfan mengungkapkan, ada menteri yang takut terkena reshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu berkaitan dengan dirinya yang dinonaktifkan dari Partai NasDem.

"Begini jadi saya jelaskan, ada salah satu menteri yang terbirit birit ketakutan, dia mendengar dengar mau di-reshuffle sama Pak Jokowi," katanya dalam diskusi di youtube Total Politik, dilihat Sabtu (15/10).

Dia menyebut, sosok menteri tersebut mungkin menyampaikan ke Ketum NasDem Surya Paloh terkait kegaduhan dari buntut pernyataannya soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Jokowi.

"Nah jadi ini yang mungkin menyampaikan ke Pak Surya Paloh bahwa 'ini Pak Jokowi agak marah nih dengan apa yang disampaikan oleh Zulfan ini', belum tentu Pak Jokowi marah, dikarang-karang kan bisa juga, siapa pula yang mau cek ke Pak Jokowi? Ya kan? Nggak ada yang bisa ngecek karena dia menteri," ujarnya.

PDIP Geram

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai pernyataan Zulfan Lindan terkait Anies Baswedan merupakan antitesa Presiden Jokowi sangat kontradiktif. Sebab, Jokowi didukung sejumlah partai politik, termasuk NasDem.

"Bayangkan ketika itu disampaikan sebagai suatu antitesa kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi sedang menjabat yang juga sedang didukung oleh partai politik termasuk NasDem," kata Hasto, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).

sekjen pdip hasto kristiyanto

Hasto menyebut, apa yang disampaikan itu menciptakan persoalan pada tata pemerintahan. Sebab seharusnya, visi-misi presiden harus dijalankan oleh jajaran pemerintahan. Akan tetapi, NasDem justru mendukung antitesa dari visi misi tersebut.

Menurutnya, kini bisa dipertanyakan soal keberadaan NasDem di dalam pemerintahan Jokowi. Apa yang dimaksudnya itu tentu keberadaan menteri-menteri dari NasDem.

"Ketika itu disampaikan oleh DPP-nya lho yang menyampaikan, sebagai antitesa, ya kami merespon karena ini menciptakan kerumitan dan persoalan kepada tata pemerintahan. Sementara yang dibahas presiden dengan menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara. Kalau itu bocor ke antitesanya, gimana? Jadi aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius," sebutnya.

Hasto juga menilai, Anies mungkin benar-benar antitesa dari Jokowi. Sebab, seorang Jokowi memiliki banyak bukti kerja dan prestasi dan Anies tidak. Program-program Anies dikatakannya saat menjalankan roda pemerintahan di Ibu Kota, sangat sedikit.

Hasto mengaku, telah mendapatkan laporan dari para anggota DPRD fraksi PDIP di DKI Jakarta yang menyebut beberapa janji Anies Baswedan tidak dijalankan.

"Ini ada 23 janji kampanye Pak Anies dari laporan Ima Mahdiah (Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, red). Hanya lima yang dijalankan. Dan mana yang dahulu dijalankan Pak Jokowi di level gubernur? Mana kemudian sekarang pasukan oranye? Pasukan hijau? Pasukan biru? Itu kan mencerminkan sebenarnya tiga warna dan berbagai warna itu kan menyatu dalam kepentingan Pak Jokowi di situ," jelasnya.

Dia juga menyampaikan keluhan dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, terkait lambatnya Anies dalam mengatasi persoalan banjir.

"Pak Basuki baru saja mengeluh ketika normalisasi sungai Ciliwung, pembebasan lahan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah padahal ada Rp 350 triliun anggaran selama 5 tahun Pak Anies," paparnya.

"Jadi dari gubernur saja sudah antitesa. Nah itu kebetulan diperjelas sebagai antitesa. Ini hal yang kemudian dikritisi oleh PDI Perjuangan. Nah Pak Prabowo tidak pernah berbicara antitesa, Gerindra tidak pernah berbicara antitesa. Jadi apa yang saya sampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan secara politik, dan akademis. Karena risetnya ada," sambungnya.

Isu Reshuffle Kabinet

Usai polemik pernyataan Zulfan Lindan dan deklarasi Anies Baswedan sebagai capres, Presiden Jokowi mengungkapkan akan ada rencana perombakan atau "reshuffle" kabinet.

"Rencana (reshuffle) selalu ada,” kata Jokowi seusai meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis.

presiden joko widodo

Namun, Jokowi tidak mau memberitahukan kapan "reshuffle" tersebut akan dilaksanakan.

"Pelaksanaannya nanti diputuskan," ujarnya.

Sejumlah relawan Presiden Joko Widodo pun meminta agar para menteri yang merupakan kader Partai NasDem diganti.

Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Menurut dia, Presiden membutuhkan menteri yang loyal dan solid.

Isu reshuffle kabinet mengemuka di tengah panas dingin PDIP dan NasDem beberapa hari terakhir. Hal ini dipicu saling sindir elite kedua partai usai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden.

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus karena itu adalah hak prerogatif dari presiden. Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).

Menteri yang loyal dan solid, lanjut Hasto, akan berdampak pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang penuh kegembiraan. Hal ini karena Kabinet Indonesia Maju dapat bekerja mencapai sejumlah prestasi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

"Terutama, mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat 'legacy' yang dipimpinnya untuk rakyat," ujarnya.

"Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa (berlawanan) dari visi dan misi presiden," kata Hasto menegaskan.

Komitmen NasDem di Pemerintahan Jokowi

Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G Plate menegaskan sejak awal NasDem sebagai partai pengusung Jokowi dua periode telah menyampaikan komitmen untuk terus bersama Jokowi sampai selesai masa tugas dengan baik agar Presiden Jokowi menyelesaikan pemerintahan dengan baik.

menkominfo johnny g plate bertemu jenderal andika

Bahkan, dalam pertemuan-pertemuan nasional, Ketua Umum NasDem Surya Paloh sudah menyampaikan bahwa NasDem akan mengawal kontinuitas pembangunan yang sudah dilaksanakan Presiden Jokowi.

"Jadi, apa yang kurang lagi, apa yang dikhawatirkan lagi. Kalau masih ada yang kurang itu olah-olah politik. Dalam negara demokrasi, apalagi situasi menjelang pemilu, olah-mengolah itu bagian dari dinamika demokrasi. Tapi, ingat, jangan sampai menabrak etika dan aturan, itu yang harus dicegah," tegasnya.

(mdk/fik)